Makassar, KOMPASNEWS – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, berjanji akan merekonstruksi jalan di kawasan Romang Tangayya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Akses yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa itu diproyeksi dibangun tahun depan.
“Hari ini kita melihat langsung kondisi jalan di Romang Tangayya, di perbatasan Makassar–Gowa. Kondisinya memang sangat sulit dilalui kendaraan. Karena itu, kita akan upayakan agar akses ini bisa segera dibangun dan memberikan kenyamanan bagi warga,” ujar Appi, kemarin.
Jalan Roman Tangayya masih serba darurat. Jalur itu tak bisa dilalui kendaraan.
Warga setempat harus memutar hingga enam kilometer melalui jalan poros Samata Gowa untuk menuju ke wilayah tersebut. Kondisi medan yang licin, sempit, dan terjal juga menyulitkan kendaraan melintas.
Appi menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti di pusat kota, melainkan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah perbatasan. Ia menyebutkan, pengerjaan tahap awal akan dimulai pada tahun 2026, dengan fokus pada jalur yang menghubungkan area permukiman hingga batas Kota Makassar.
“Tahun depan akan mulai dikerjakan, tapi tahap awal kita fokus sampai perbatasan Gowa–Makassar dulu. Saya minta Dinas PU mengerjakan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan, Pemkot Makassar juga berencana menata saluran drainase di sekitar lokasi, meski tahap awal akan memprioritaskan pengerasan dan pelebaran jalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan panjang ruas yang akan dibangun sekitar tiga kilometer dengan nilai anggaran sekitar Rp4 miliar. Jalan tersebut akan menggunakan konstruksi beton selebar 1,5 meter, menyesuaikan kondisi medan di lapangan.
“Kami bersama Pak Wali meninjau langsung lokasi rencana pembangunan. Medannya cukup menantang, tapi bisa dikerjakan. Tantangan utama ada di mobilisasi alat dan material,” jelas Zuhaelsi.
Ia menambahkan, pembangunan ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat setempat yang selama ini mengalami kesulitan akses transportasi dan layanan publik.
“Tujuan utamanya agar warga di wilayah perbatasan juga bisa menikmati akses jalan yang layak. Ini bagian dari kewajiban kami sebagai pemerintah kota,” pungkasnya. (skr)
