Petepete Laut Makassar Resmi Beroperasi: Gratis, Layani Antarpulau

  • Bagikan

Makassar, KOMPASNEWS — Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan Program Petepete Laut di Pulau Sangkarrang. Petepete Laut akan beroperasi sekali sepekan dan melayani transportasi antarpulau secara gratis.

Soft launching dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026). Wali Kota Appi mengatakan peluncuran Petepete Laut merupakan salah satu program penting karena menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri, saat peresmian kapal jenis kayu itu, di dermaga Pulau Barrang Lompo.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 Wita, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa layanan Pete-pete Laut diberikan secara gratis Layani rute antar jemput masyarakat di pulau.

Menurutnya, transportasi ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan fasilitas publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh warga kepulauan.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” sambung Appi.

Menurutnya, kehadiran moda transportasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dengan daratan.

Selama ini, akses transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pulau, mulai dari pelajar yang harus menempuh perjalanan ke sekolah, guru yang bertugas di wilayah kepulauan, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada warga.

Kini, melalui layanan transportasi laut yang beroperasi secara terjadwal dan tanpa biaya, mobilitas masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Program ini sekaligus menjadi solusi nyata untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya yang selama ini terkendala faktor transportasi.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelas Appi.

Pengoperasian Pete-pete Laut menjadi simbol pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk gugusan kepulauan.

Program ini juga merupakan bagian dari realisasi janji politik Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, saat Pilkada 2024, yang menempatkan masyarakat kepulauan sebagai bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan beroperasinya “KM Banawa Nusantara 27”, warga kepulauan tidak lagi hanya mendengar rencana atau menunggu janji.

Warga Kepulauan, kini menyaksikan dan merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Dengan bukti tersebut, Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan moda transportasi laut yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang secara lebih teratur dan terjadwal.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tuturnya.

“Pulau-pulau disini, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, satu armada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.

Karena itu, pemerintah akan menghitung kebutuhan operasional dan skema pengembangan layanan agar program ini dapat terus berlanjut dengan menghadirkan sekitar dua sampai tiga kapal nantinya.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya. (skr)

  • Bagikan