Makassar, KOMPASNEWS – Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle mengatakan, pencegahan korupsi bukanlah domain tunggal aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi membutuhkan kerja kolaboratif yang berkesinambungan.
“Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Selle KS Dalle saat menghadiri sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPKP Sulsel, di Makassar, Selasa (7/10/2025).
Selain Soppeng, acara ini turut dihadiri enam kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan. Di antaranya Makassar, Pangkep, Parepaare, Sidrap, Luwu Timur, dan Bulukumba.
Selle menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap langkah BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah. Ia menambahkan bahwa penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng meneguhkan tekad untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional serta berintegritas,” tegas Selle.
Kepala BPKP Sulsel, Rasono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
“Sinergi ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi di daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kami berharap seluruh daerah dapat menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” pungkas Rasono. (ham/skr)
