KOMPASnews – MAKASSAR — Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pemberangkatan ibadah haji senilai Rp.2 miliar yang disebut merugikan belasan calon jemaah kini memasuki ranah hukum.
Direktur PT Safa Marwah Sai, Hj. Marwah Hapsari, secara resmi melaporkan pemilik Travel CMA (Chairunisa Madinah Almaki), yang dikenal dengan nama Haji Abu, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana pemberangkatan haji milik 14 jemaah yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.
Kepastian pelaporan tersebut disampaikan pihak manajemen PT Safa Marwah Sai dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Langkah hukum ini ditempuh sebagai upaya memperjuangkan hak para jemaah sekaligus memberikan kejelasan atas persoalan yang turut berdampak terhadap nama baik perusahaan travel yang beralamat di Dusun Bulu Tanae Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Berawal dari Kerja Sama Konsorsium
Dalam konferensi pers tersebut, Hj. Marwah Hapsari membeberkan kronologi kegagalan pemberangkatan 14 jemaah haji pada musim haji 2025.
Menurut keterangannya, saat itu PT Safa Marwah Sai belum memiliki izin untuk memberangkatkan jemaah haji secara mandiri. Karena itu, pihaknya memutuskan menjalin kerja sama melalui sistem konsorsium dengan Travel CMA yang disebut memiliki akses terhadap pengurusan visa haji.
Berdasarkan kerja sama tersebut, PT Safa Marwah Sai kemudian menyetorkan dana dari 14 jemaah dengan total mencapai Rp2 miliar kepada pihak Travel CMA.
“Dana khusus dari Safa Marwah itu sebanyak Rp2 miliar yang kami transfer langsung ke Haji Abu selaku penanggung jawab Travel CMA,” ungkap Hj. Marwah.
Namun, kerja sama yang diharapkan dapat mengantarkan para jemaah ke Tanah Suci justru berujung pada kegagalan pemberangkatan.
Dokumen Keimigrasian Bermasalah, Jemaah Tertahan di Batam
Persoalan mulai terungkap ketika rombongan jemaah diberangkatkan dari Makassar. Perjalanan yang seharusnya berlanjut menuju Arab Saudi justru terhenti setelah rombongan tertahan di Jakarta dan Batam.
Hj. Marwah mengaku mendapatkan informasi dari aparat kepolisian setempat saat berada di lokasi transit bahwa Travel CMA diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan haji sebagaimana yang sebelumnya disampaikan dalam kerja sama.
Ia juga mengungkapkan adanya persoalan terkait dokumen perjalanan yang digunakan para jemaah.
“Ternyata pada saat sampai di Batam, saya baru diberitahukan oleh polisi kalau Travel CMA ini menipu kami juga. Dia tidak ada izin hajinya, tapi berani mengambil beberapa travel untuk ikut di tempatnya,” bebernya.
Akibat persoalan tersebut, 14 jemaah yang telah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji akhirnya gagal diberangkatkan sesuai rencana.
Terlapor Diduga Sulit Dihubungi, Dana Rp2 Miliar Belum Kembali
Setelah kegagalan pemberangkatan, pihak PT Safa Marwah Sai mengaku mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pihak Travel CMA.
Hj. Marwah menyebut Haji Abu selaku pihak yang menerima transfer dana diduga tidak lagi merespons komunikasi dan sulit ditemui, meskipun pihaknya telah berupaya mencari keberadaannya hingga ke Jakarta.
Kondisi tersebut membuat persoalan pengembalian dana jemaah semakin berlarut-larut.
Atas dasar itulah, pihak PT Safa Marwah Sai akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Sulsel.
Laporan Dua Perwakilan Jemaah di Polres Maros Dicabut
Di tengah proses penyelesaian persoalan tersebut, PT Safa Marwah Sai sebelumnya juga menghadapi laporan dari dua perwakilan jemaah asal Galesong, yakni Suryani dan Sukina, ke Polres Maros pada 5 November 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan sisa dana jemaah yang belum dikembalikan sepenuhnya.
Namun, menurut keterangan manajemen, melalui proses mediasi dan upaya penyelesaian secara bertahap, perusahaan telah mengembalikan sekitar 50 persen dana kepada pihak jemaah.
Pada Senin (9/11/2026), kedua perwakilan jemaah bersama kuasa hukumnya disebut telah mendatangi Polres Maros untuk mengajukan pencabutan laporan polisi.
Manajemen PT Safa Marwah Sai menegaskan bahwa upaya pengembalian dana kepada jemaah tetap menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Penyidik Unit 1 Ditreskrimum Polda Sulsel Tangani Laporan
Sementara itu, laporan PT Safa Marwah Sai terhadap pemilik Travel CMA kini ditangani penyidik Unit 1 Ditreskrimum Polda Sulsel.
Hj. Marwah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Saat ini, penyidik disebut masih menunggu proses pemeriksaan sejumlah saksi dari kalangan jemaah.
“Alhamdulillah laporan saya berjalan. Kata penyidik kami masih menunggu pemeriksaan saksi-saksi dari jemaah haji. Insya Allah mudah-mudahan cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian,” ujarnya.
Pihak manajemen juga mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, di antaranya transkrip percakapan digital, manifest jemaah, serta bukti transfer perbankan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp2 miliar.
Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Komitmen Mengawal Hak Jemaah
Hj. Marwah menegaskan bahwa PT Safa Marwah Sai, yang telah menjalankan kegiatan pelayanan umrah dan haji sejak 2013, berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas.
Menurutnya, langkah pelaporan tersebut bukan semata-mata untuk memperjuangkan nama baik perusahaan, tetapi juga sebagai upaya mencari keadilan dan kepastian penyelesaian atas dana milik para jemaah.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, mengingat penyelenggaraan ibadah haji menyangkut kepercayaan masyarakat serta dana dalam jumlah besar.
Pihak kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai laporan tersebut masih bersumber dari pihak manajemen PT Safa Marwah Sai. Belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Travel CMA maupun Haji Abu terkait tuduhan yang disampaikan.
(Tim Redaksi)
