Kendari __ Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Wandi, mengecam pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) yang disebut menggunakan kata-kata “ketololan” dan “kebodohan” dalam merespons kritik Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra. Wandi mendesak gubernur mengevaluasi etika komunikasi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
“Saya mengecam keras cara komunikasi pejabat yang menggunakan istilah merendahkan untuk merespons kritik. Seorang kepala dinas seharusnya menunjukkan kedewasaan, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Jabatan publik bukan legitimasi untuk merendahkan orang lain hanya karena berbeda pandangan,” kata Wandi dalam pernyataan tertulisnya.
Wandi, yang merupakan eks Kepala Bidang Politik GMNI Kendari periode 2025–2026, menilai kritik Ridwan Bae mengenai pentingnya gubernur turun langsung ke lapangan seharusnya dijawab dengan argumentasi yang terukur dan berdasarkan fakta.
Menurutnya, jika kritik tersebut dinilai keliru, pejabat terkait perlu memberikan penjelasan berdasarkan data dan substansi persoalan. Penggunaan kata-kata yang berpotensi merendahkan pihak lain justru dapat mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya.
Ia menegaskan, pejabat publik harus memahami kedudukannya sebagai pelayan masyarakat. Setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dinilai mencerminkan profesionalisme dan kualitas komunikasi pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat justru mempertanyakan kualitas etika pejabatnya hanya karena cara menyikapi kritik yang tidak proporsional. Pemerintahan yang sehat tidak dibangun dengan budaya antikritik, melainkan dengan keterbukaan, evaluasi, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap pernyataan,” tegasnya.
Atas polemik tersebut, Wandi mendesak Gubernur Sultra memberikan perhatian serius dan mengevaluasi komunikasi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Ia juga meminta Kepala Dinas Pariwisata Sultra memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Menurut Wandi, evaluasi bukanlah bentuk penghakiman terhadap individu, melainkan upaya memastikan pejabat pemerintah menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kami tidak meminta pejabat kebal terhadap kritik, tetapi kami menuntut agar setiap pejabat mampu mempertanggungjawabkan ucapan dan tindakannya. Jika kritik saja direspons dengan kata-kata merendahkan, bagaimana masyarakat bisa berharap adanya ruang dialog yang sehat di lingkungan pemerintahan?” ujarnya.
Wandi menambahkan, masyarakat Sultra berhak mendapatkan teladan dari para pejabatnya. Karena itu, polemik tersebut perlu diselesaikan melalui klarifikasi, evaluasi, dan perbaikan komunikasi publik, bukan dengan memperuncing pertentangan personal.
“Pejabat publik harus berani menerima kritik sebagaimana mereka berani menduduki jabatan publik. Jangan hanya ingin dihormati, tetapi lupa bahwa jabatan itu mengandung tanggung jawab. Etika bukan pilihan bagi pejabat, melainkan bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat,” tutupnya.
