Bombana __Forum Pemuda Pemudi Bombana (FPPB) berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga untuk memastikan status administratif jalan penghubung Desa Toari menuju Desa Bambamolingku dan Desa Analere. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan rusak.
“Bagi kami, pemuda harus terus bergerak dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Aspirasi yang telah dipercayakan kepada kami harus dikawal, terutama menyangkut pembangunan dan pengembangan daerah. Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat pelosok tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menjadi bagian dari perhatian dan perencanaan pembangunan pemerintah,” kata Ketua Umum FPPB Andi Zulkifli, Selasa (20/10/2026)
Koordinasi tersebut dilakukan langsung oleh Andi Zulkifli sebagai tindak lanjut atas amanah masyarakat Desa Bambamolingku. FPPB mendorong adanya kejelasan mengenai status jalan tersebut agar dapat diketahui instansi yang berwenang menangani dan meningkatkan kualitas infrastruktur itu.
Menurut Andi, kejelasan status administratif menjadi langkah awal untuk menentukan tindak lanjut penanganan jalan, termasuk memastikan aspek kewenangan dan kemungkinan adanya persoalan yang berkaitan dengan kawasan tertentu.
Dia mengatakan kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat tersebut saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi itu dinilai menghambat kelancaran mobilitas warga yang menggunakan jalan tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Bahkan, masyarakat setempat disebut kerap melakukan kerja bakti untuk memperbaiki bagian jalan yang rusak. Perbaikan dilakukan secara gotong royong dengan peralatan dan kemampuan seadanya.
“Ketika masyarakat harus bergotong royong memperbaiki akses jalan yang mereka gunakan setiap hari dengan kemampuan terbatas, hal itu patut menjadi perhatian bersama. Semangat gotong royong masyarakat tentu harus diapresiasi, tetapi kebutuhan terhadap infrastruktur yang layak juga memerlukan perhatian dan tindak lanjut pemerintah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
FPPB berharap koordinasi dengan Dinas PUPR Bombana dapat memberikan kejelasan mengenai status jalan tersebut. Hasil verifikasi administratif diharapkan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan penanganan dan peningkatan kualitas jalan sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.
Andi menegaskan pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok. Menurutnya, akses jalan yang layak memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga sekaligus menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati akses jalan yang layak, aman, dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi mereka,” tutupnya.
FPPB menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong kebutuhan infrastruktur masyarakat Desa Bambamolingku dan sekitarnya memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana.
