Soroti Kepala KPPG Sulsel, FORPMAHUM Desak BGN Pusat Aktif Mengawasi

  • Bagikan

Makassar, KOMPASNEWS – Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum (FORPMAHUM) menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over Pettarani, Makassar, Senin (26/10/2026).

Mereka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat turun tangan mengawasi penanganan persoalan yang menjadi sorotan publik terkait Kepala KPPG Sulawesi Selatan.

Dalam aksinya, FORPMAHUM meminta BGN Pusat tidak bersikap pasif. Mereka mendorong pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.

FORPMAHUM juga mendesak Kepala KPPG Sulsel memberikan klarifikasi resmi.

Menurut mereka, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepatutan jabatan dan kepentingan institusi perlu ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Jenderal Lapangan FORPMAHUM, Rahmatullah, mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi pada Jumat (30/10/2026) jika tidak ada tanggapan dan tindak lanjut yang jelas.

FORPMAHUM juga berencana mengonsolidasikan massa yang lebih besar dan mengundang media untuk meliput aksi lanjutan tersebut.

Dalam aksi itu, FORPMAHUM menyampaikan enam tuntutan. Mereka meminta klarifikasi resmi dari Kepala KPPG Sulsel, pemantauan dan evaluasi oleh BGN Pusat, serta pemeriksaan etik yang objektif apabila terdapat informasi awal dan bukti yang memadai.

Mereka juga meminta agar proses pemeriksaan bebas dari intervensi dan perlakuan istimewa. Hasil pemeriksaan diharapkan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum, sedangkan pelanggaran yang terbukti harus ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku.

FORPMAHUM menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi, bukan pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran. Mereka meminta setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti dengan tetap menghormati hak semua pihak dan asas praduga tak bersalah.

FORPMAHUM menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui langkah-langkah yang sah dan konstitusional. Mereka menilai pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pejabat dan kepercayaan publik terhadap institusi. [*]

  • Bagikan