Soppeng, KOMPASNEWS – Pemerintahan Kabupaten Soppeng kembali menghadapi tantangan berat di 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp188 miliar lebih.
Berdasarkan informasi dari Kemenkeu, dana TKD Kabupaten Soppeng pada APBD 2025 mencapai Rp905 miliar. Tahun 2026 akan menyusut menjadi -. Rp716 miliar.
Dari jumlah itu, dana transfer dari segmen Dana Alokasi Umum (DAU) terpangkas paling besar yaitu Rp115 miliar. Disusul DAK yang terpangkas Rp37 miliar lebih.
Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengakui beratnya tantangan yang dihadapi daerah saat ini, terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang kecil seperti Soppeng.
“Kita punya kapasitas fiskal yang kecil dan sangat bergantung dengan dana transfer ke daerah. Tapi, terima atau tidak kondisi itu harus dihadapi karena semua daerah mengalami dan sekarang tugas jajaran pemerintah daerah termasuk saya untuk mengatasi itu,” katanya usai menghadiri pertemuan Menkeu dengan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, pekan lalu.
Suwardi tak mau menyerah. Bersama dengan Wakil Bupati Selle KS Dalle dari seluruh jajarannya, ia menyiapkan sejumlah langkah.
“Kita harus menempuh langkah ekstrem dengan melakukan efisiensi lebih detail lagi. Saya akan mendorong penggunaan SIPD secara konsisten dan melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penggunaannya untuk transparansi dan efisiensi anggaran, tak boleh ada program yang keluar dari rel SIPD itu,” tegasnya.
Suwardi juga mengaku akan mendorong penggunaan pelayanan berbasis digital dan menerapkan konsep one stop service untuk menghemat biaya operasional dan sumber daya.
“Ini perlu untuk menekan operasional perkantoran seperti ATK dan kebutuhan perkantoran lainnya,” jelasnya.
Pada APBD 2026, Suwardi akan lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program.
“Kita fokus pada program yang paling penting dan memberikan dampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kita akan memprioritaskan sektor produktif dengan mengalihkan dana hasil efisiensi belanja ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengaku akan menggenjot penerimaan daerah lewat retribusi dan pajak daerah.
“Sejumlah sektor dengan potensi penerimaan daerah yang besar kita genjot, seperti pendapatan asli daerah. Memacu produktivitas Perusda dan optimalisasi aset daerah yang selama ini kurang memberikan kontribusi,” tambahnya.
Ia menjamin tak akan ada kenaikan pajak daerah tetapi memilih untuk mengetatkan pengawasan terhadap potensi pajak yang ada.
Sebagai tulang punggung daerah, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan akan mendapat perhatian lebih.
“Tahun depan ratusan titik Program Listrik Masuk Sawah diharapkan bisa berjalan sehingga tak ada lagi kesulitan air di daerah tadah hujan, serta terus menjaga stabilisasi harga gabah dan produk perkebunan lainnya,” tukasnya. (ham/skr)
