Gowa, KOMPASNEWS – Gelombang kritik terhadap pelayanan publik di Kabupaten Gowa kian menguat. Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) secara terbuka menyentil kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam membenahi kinerja birokrasi.
Desakan tersebut datang dari beberapa OKP, di antaranya Presidium Pemuda Indonesia (PPI), Gerakan Pemuda Siaga Bencana (GPS), dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).
Mereka menyoroti lemahnya penanganan administrasi, khususnya surat-menyurat masyarakat yang dinilai tidak efektif dan terkesan tidak profesional.
Menurut mereka, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, terutama pada sektor strategis seperti humas dan keprotokoleran.
Ketua KNPI Gowa turut angkat bicara, menegaskan pentingnya peran dua sektor tersebut dalam membangun citra dan wibawa pemerintah.
“Humas dan keprotokoleran itu kunci. Humas menyampaikan pesan dengan komunikasi, protokol membentuk kesan dengan tata. Keduanya adalah wajah pemerintah – harus komunikatif dan berwibawa. Ini yang belum terlihat maksimal,” tegasnya. (3/4/2026)
Ia menilai, lemahnya fungsi tersebut berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kepemimpinan daerah, termasuk dalam hal responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.
OKP mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan langkah konkret dari Bupati dan Wakil Bupati Gowa untuk membenahi sistem pelayanan, sekaligus memperkuat integritas aparatur di lini depan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Gowa belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi dan respons dari pihak terkait. (*)
