KNPI Gowa Minta Eksekusi Lahan Jeneberang Ditunda, Warga Khawatir Kehilangan Hak

  • Bagikan

Gowa, KOMPASNEWS – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gowa meminta Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa menunda rencana eksekusi lahan di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu.

KNPI menilai objek sengketa tersebut telah dieksekusi pada 2012 dan sebagian besar lahannya telah diperjualbelikan serta dikuasai warga.

Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 037/DPD-KNPI-Gowa/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD KNPI Gowa Alumnus Zainuddin dan Sekretaris Fathahuddin Lewa.

Selain kepada PN Sungguminasa, surat itu juga ditujukan kepada DPRD Gowa, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dan Kapolresta Gowa. KNPI meminta perlindungan hukum, penundaan eksekusi, serta pendampingan bagi warga terdampak.

Persoalan tersebut berkaitan dengan lahan Persil Nomor 42 D III Kohir 314 CI berdasarkan Putusan Nomor 50/PDT/2002/PT.MKS juncto Putusan Nomor 1121 K/Pdt/2004.

Dalam suratnya, KNPI menyebut eksekusi atas objek tersebut telah dilaksanakan PN Sungguminasa pada 4 Juli 2012. Luas lahan yang dieksekusi sekitar 18.500 meter persegi atau 1,85 hektare.

Namun, setelah eksekusi, pihak penggugat atau ahli waris disebut telah melakukan transaksi jual beli dan peralihan hak kepada warga. Hal itu merujuk pada Surat Keterangan Kepala Lingkungan Jeneberang, Bahtiar Anas Dg Matu, tertanggal 15 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan tersebut, lahan yang telah diperjualbelikan dan dikuasai warga mencapai sekitar 18.820 meter persegi.

KNPI menilai kondisi itu perlu diperiksa sebelum eksekusi kembali dilakukan. Organisasi tersebut khawatir terjadi eksekusi berulang terhadap objek yang sama atau pelaksanaan eksekusi melampaui batas objek dalam putusan pengadilan.

KNPI meminta PN Sungguminasa melakukan aanmaning atau pemanggilan para pihak untuk klarifikasi. Pengadilan juga diminta menunda eksekusi hingga batas, luas, dan identitas objek dipastikan secara jelas.

Kepada DPRD Gowa, KNPI meminta pengawasan serta fasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Gowa diminta menunda sementara proses pertanahan, termasuk balik nama dan penerbitan sertifikat atas objek yang disengketakan. KNPI juga meminta pencatatan sengketa atau pemblokiran terhadap objek tersebut sesuai ketentuan hukum.

Kepada Kapolresta Gowa, KNPI meminta agar pengamanan pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan sebelum terdapat kejelasan mengenai objek dan prosedur hukumnya. Kepolisian juga diharapkan menjaga keamanan serta melindungi warga dari potensi konflik.

Ketua DPD KNPI Gowa, Alumnus Zainuddin, menegaskan organisasinya menolak pelaksanaan eksekusi sebelum status dan batas objek memiliki kejelasan hukum.

Salah seorang warga, Harnita, mengapresiasi pendampingan yang diberikan KNPI Gowa. Ia berharap upaya tersebut dapat membantu warga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

“Kami merasa KNPI sangat membantu masyarakat yang tertindas. KNPI Gowa menjadi jembatan kebaikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Harnita.

KNPI Gowa menyatakan siap menjadi mediator bagi warga dan pihak terkait. Organisasi tersebut juga mengimbau seluruh elemen pemuda agar tetap menjaga kondusivitas serta tidak terprovokasi oleh persoalan yang berkembang. [*]

  • Bagikan