Takalar, KOMPASNEWS – Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dikabarkan menyambangi sejumlah kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, Selasa (27/1/2026). Kedatangan tim penyidik diduga terkait penanganan perkara dugaan korupsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyidik terlebih dahulu terlihat berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Takalar. Setelah itu, mereka melanjutkan penelusuran ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar.
Kedatangan aparat penegak hukum tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara tertentu yang tengah berjalan.
Sejumlah sumber internal menyebutkan, penyidik mencari dua aparatur sipil negara (ASN), masing-masing berinisial R, yang bertugas di ULP Takalar, serta T, yang menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Takalar. Namun, saat tim tiba di lokasi, keduanya disebut tidak berada di kantor.
Seorang pegawai di lingkungan BKPSDM Takalar yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kunjungan tim penyidik tersebut.
“Memang ada tim dari Kejati Sulsel yang datang. Mereka mencari Sekretaris BKPSDM, tetapi yang bersangkutan tidak berada di kantor saat itu,” ujarnya.
Menurut sumber yang sama, setelah tidak menemukan pihak yang dicari, tim penyidik kemudian melanjutkan penelusuran ke sejumlah lokasi lain di luar kantor pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait maksud kedatangan tim maupun perkara yang tengah ditangani. Pemerintah Kabupaten Takalar juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait informasi tersebut.
Meski demikian, informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa langkah penyidik diduga berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi terkait pengadaan komoditas tertentu yang saat ini tengah dalam proses penegakan hukum.
Kehadiran aparat penegak hukum tersebut sempat menarik perhatian sejumlah pegawai di lingkup Pemkab Takalar. Aktivitas tim penyidik yang terpantau keluar masuk beberapa kantor pemerintahan memicu rasa ingin tahu, namun seluruh aktivitas berlangsung tertutup dan tanpa keterangan resmi.
Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi dari pihak Kejati Sulawesi Selatan untuk memastikan duduk perkara serta perkembangan lebih lanjut dari penanganan kasus tersebut. (diman/skr)
