Takalar, KOMPASNEWS – Ribuan pelajar di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, hingga kini belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski program nasional tersebut telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia.
Ironisnya, di wilayah kepulauan yang terdiri dari enam desa itu terdapat 21 satuan pendidikan, yakni 11 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seluruh siswanya hingga kini belum menikmati manfaat program tersebut.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan orang tua siswa. Mereka mempertanyakan alasan wilayah kepulauan belum menjadi sasaran Program MBG, padahal daerah pesisir dinilai sebagai salah satu kawasan yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.
Salah seorang orang tua siswa mengaku kecewa karena hingga saat ini anak-anak mereka belum pernah merasakan manfaat program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
“Kami sangat heran. Mengapa kami yang tinggal di pulau justru seolah dianaktirikan? Sampai hari ini anak-anak kami belum pernah melihat wujud Program Makan Bergizi Gratis itu, apalagi menikmatinya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program di wilayah kepulauan telah menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mereka berharap pemerintah segera memberikan penjelasan sekaligus memastikan kapan Program MBG mulai direalisasikan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Keluhan tersebut semakin menguat mengingat jumlah pelajar yang terdampak mencapai ribuan orang dan tersebar di puluhan sekolah. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan maupun distribusi Program MBG untuk wilayah kepulauan tersebut.
Warga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak membedakan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan. Mereka menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis, tanpa terkecuali.
“Jangan sampai karena kami tinggal di pulau, anak-anak kami harus menjadi yang terakhir menikmati program pemerintah. Mereka juga berhak mendapatkan makanan bergizi seperti anak-anak di daerah lain,” tutup salah seorang warga. (Man)
