Takalar, KOMPASNEWS – Di tengah gencarnya gaung program ketahanan pangan nasional, ironi justru terjadi di Kabupaten Takalar. Saat pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi pertanian, petani di lapangan justru sibuk mencari air yang tak kunjung datang.
Di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tepatnya jalur Pattiro menuju BontoLebang 1 hingga Lingkungan Campagaya – Pangkajene, kondisi sawah kian mengering. Bahkan sungai kecil (kaloro) yang selama ini jadi “penyelamat terakhir” kini ikut mengering.
“Belumpi ada air. Sungai kecil juga sudah habis. Kalau air diarahkan ke sungai saja, minimal petani masih bisa pompa,” keluh warga.
Tanaman yang baru ditanam kini berada di ujung tanduk. Tanpa air dalam waktu dekat, ancaman gagal panen bukan lagi kemungkinan, tapi tinggal menunggu waktu.
Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Mangarabombang, tepatnya di Desa Lengkese dan Desa Bontomanai. Polanya sama: petani sudah tanam, air tak kunjung datang. Yang jadi pertanyaan, di mana letak keseriusan penanganannya?
Hingga saat ini, respons yang muncul baru sebatas surat. Kepala Dinas Pertanian Takalar, Parawansyah, mengaku telah menyurat ke BBWS Pompengan Jeneberang untuk pembukaan pintu air.
“Sudah disurati balai, semoga cepat direspons,” ujarnya singkat melalui WhatsApp, Selasa (21/04/2026).
Jawaban yang terdengar normatif di tengah situasi yang darurat. Belum ada kejelasan kapan air benar-benar mengalir, bahkan cakupan wilayah dalam permintaan tersebut pun masih belum transparan.
Sementara di lapangan, waktu terus berjalan dan tanaman tidak bisa “menunggu birokrasi”.
Di sisi lain, Pengamat Bendung Pamukkulu, Jamaluddin, SH (Daeng Lallo), mengakui adanya persoalan distribusi yang tak kunjung tuntas, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.
“Kami akan turun langsung mengawal agar tidak ada hambatan,” ujarnya. (Kutip: kilasnusantara.id)
Namun publik tentu berharap lebih dari sekadar “akan”. Sebab bagi petani, yang dibutuhkan bukan rencana, tapi air.
Di tengah kondisi ini, publik mulai mempertanyakan arah kebijakan daerah. Ketika pemerintah pusat berbicara soal swasembada pangan dan penguatan sektor pertanian, realitas di Takalar justru memperlihatkan ketidaksinkronan antara program nasional dan implementasi di daerah.
Bagaimana mungkin bicara peningkatan produksi, jika air sebagai kebutuhan paling dasar saja tak mampu dihadirkan?
Bupati sebagai pemegang kendali kebijakan daerah dituntut untuk tidak sekadar hadir dalam seremoni program nasional, tetapi memastikan bahwa rantai distribusi di tingkat bawah benar-benar berjalan.
Sebab tanpa itu, program besar hanya akan menjadi slogan yang jauh dari kenyataan di sawah-sawah petani.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Petani sudah menanam. Waktu terus berjalan. Dan satu hal yang mereka tunggu hanya satu, air yang benar-benar mengalir, bukan sekadar janji.
