KENDARI — Barisan Aktivis Nusantara (BANUSA) menyoroti proses penerbitan status suspend terhadap PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) yang disebut telah terjadi sebanyak tiga kali.
BANUSA menilai, rangkaian keputusan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk memastikan siapa saja pejabat yang terlibat dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.
Sorotan ini menguat setelah Kejaksaan Agung dalam konferensi pers pada 6 November 2026 menyampaikan keterkaitan enam perusahaan dengan Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan “Raja Nikel”. Dua di antaranya adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Dalam keterangan tersebut, Kejagung mengungkap bahwa IUP Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015.
Hasil eksplorasi dan studi kelayakannya sempat ditolak karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penolakan itu kemudian dicabut dan kedua perusahaan disebut memperoleh status suspend hingga tiga kali.
Bagi BANUSA, perubahan keputusan tersebut menjadi bagian penting yang harus dijelaskan. Bukan hanya menyangkut hasil akhirnya, tetapi juga proses yang mendahului setiap keputusan.
DUGAAN IRISAN MASA JABATAN DAN RANTAI KEWENANGAN.
Ketua Umum sekaligus Koordinator Pusat BANUSA, Andi Zulkifli, menyebut penelusuran perlu diarahkan pada pejabat yang memiliki kewenangan pada periode terbitnya masing-masing keputusan suspend.
Burhanuddin diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara hingga 27 November 2017. Sementara itu, Andi Makkawaru menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Sultra sejak November 2017 hingga Januari 2019.
Menurut BANUSA, masa jabatan keduanya perlu dicocokkan dengan tanggal penerbitan dan siapa yang bertanda tangan/menyutujui ketiga keputusan suspend tersebut.
Jika terdapat irisan waktu, hal itu dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri peran masing-masing pejabat, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya pelanggaran.
Penelusuran juga perlu menyentuh jajaran teknis. Nining Rahmatia, yang disebut pernah menjabat Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta Muhammad Hasbullah Idris yang menjabat Kepala bidang Minerba, perlu ditelusuri sejauh mana peran dan kewenangannya dalam proses administrasi terkait.
BANUSA menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut bukan tuduhan keterlibatan dalam tindak pidana.
Hal yang ingin dipastikan adalah siapa yang melakukan verifikasi, memberikan pertimbangan teknis, menyusun rekomendasi, hingga menyetujui dan menandatangani keputusan.
DUGAAN KETERKAITAN “RAJA NIKEL” ARIF KURNIAWAN
BANUSA juga meminta Kejagung Ri mendalami apakah terdapat komunikasi, intervensi, atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses administrasi PT BSJ dan PT KAA.
Keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan yang disampaikan Kejagung Ri perlu ditempatkan sebagai salah satu petunjuk awal untuk menguji kemungkinan adanya hubungan antara kepentingan perusahaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
Namun, BANUSA menegaskan bahwa dugaan komunikasi, intervensi, maupun aliran dana belum dapat dinyatakan terjadi tanpa dukungan bukti.
Karena itu, seluruh kemungkinan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta penelusuran transaksi apabila ditemukan indikasi yang relevan.
BANUSA DESAK KEJAGUNG RI TELUSURI SELURUH RANGKAIAN PROSES
Andi Zulkifli meminta Kejagung tidak berhenti pada penelusuran perusahaan dan pemilik kepentingannya, tetapi juga membongkar rangkaian administrasi yang melahirkan tiga kali status suspend tersebut.
“Yang harus dibuka adalah bagaimana keputusan itu bisa terbit sampai tiga kali. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan rekomendasi teknis, dan siapa yang mengambil keputusan akhir. Semua harus diuji berdasarkan dokumen dan kewenangan pada saat itu,” tegas Andi.
BANUSA meminta Kejagung menelusuri nomor dan tanggal setiap keputusan suspend, dasar hukum yang digunakan, dokumen evaluasi, rekomendasi teknis, disposisi pejabat, serta pihak yang menandatangani keputusan.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat penyimpangan kewenangan yang menguntungkan kepentingan tertentu.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada perusahaan. Rantai keputusan di dalam birokrasi juga harus diperiksa. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutupnya.
BANUSA secara kelembagaan menegaskan, penelusuran terhadap nama-nama pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya mengurai rantai kewenangan, bukan penetapan kesalahan.
