Makassar, KOMPASNEWS – Nama Faisal Amir mendadak menjadi sorotan nasional. Ia menjadi satu-satunya figur asal Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar calon anggota Ombudsman Republik Indonesia, sekaligus digadang-gadang berpeluang mengisi posisi strategis di tengah gonjang-ganjing lembaga tersebut.
Daftar tersebut merupakan lampiran resmi surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 20 November 2025. Sejumlah nama dari berbagai latar belakang – mulai dari birokrat, akademisi, praktisi hukum hingga aktivis – diiajukan sebagai bagian dari proses penguatan lembaga pengawas pelayanan publik.
Di antara deretan nama itu, Faisal Amir tampil berbeda. Berasal dari kalangan pegiat LSM, ia dikenal aktif mengadvokasi kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Kehadirannya dinilai membawa perspektif akar rumput yang selama ini kerap luput dalam pengambilan kebijakan tingkat nasional.
Situasi semakin memanas setelah Ketua Ombudsman yang baru dilantik pada 10 April 2026, Hery Susanto, tersandung persoalan hukum hanya dalam hitungan hari sejak menjabat.
Kondisi ini memicu spekulasi publik terkait kemungkinan perombakan atau pengisian ulang posisi strategis di tubuh Ombudsman.
Dalam dinamika tersebut, nama Faisal Amir mulai diperhitungkan.
Selain faktor representasi daerah, rekam jejaknya sebagai aktivis dinilai relevan dengan fungsi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang independen dan berpihak pada masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, masuknya figur seperti Faisal Amir dapat menjadi angin segar bagi Ombudsman Republik Indonesia.
Terlebih, kepercayaan publik terhadap lembaga ini tengah diuji, sehingga dibutuhkan sosok yang memiliki integritas serta kedekatan dengan persoalan riil di lapangan.
Meski demikian, proses seleksi masih panjang. Para kandidat akan menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebelum keputusan окончal ditetapkan.
Publik kini menanti, apakah putra daerah dari Sulawesi Selatan ini benar-benar akan melangkah ke panggung nasional dan mengambil peran penting dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik di Indonesia. (Man)
