Gowa, KOMPASNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mendorong upaya bersama dalam pengendalian inflasi. Harga pangan yang tidak stabil diyakini akan memengaruhi stabilitas ekonomi yang bisa memicu kenaikan inflasi.
Hal ini diutarakan Wakil Bupati Darmawangsyah Muin, saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV, bersama Bank Indonesia (BI), TPID Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, dan Pemkab Takalar, di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10/2025).
Darmawangsyah Muin, mengatakan, langkah ini esensial untuk mengelola pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai role model transaksi nontunai yang kontributif bagi stabilitas nasional.
“Gowa, Maros dan Takalar adalah daerah penghasil pangan, sedangkan Makassar berperan sebagai pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan neraca pangan yang presisi, agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berbasis bukti,” kata Darmawangsyah.
Darmawangsyah, juga menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa Tahun 2024, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,39 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,19 persen yang mengacu pada Kota Makassar. Angka ini menunjukkan kondisi makroekonomi yang relatif stabil namun tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
“Inflasi pangan adalah persoalan nyata yang menuntut kesiapan sistem dan koordinasi lintas daerah. Kami berkomitmen memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, menggelar pasar murah secara berkala, dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Darmawangsyah.
Selain upaya pengendalian harga, Darmawangsyah juga mendorong adopsi sistem transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, elektronifikasi bukan hanya efisiensi administrasi, tapi juga sebagai mekanisme pengawasan fiskal yang berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan kebocoran anggaran, sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” kata Darmawangsyah.
Darmawansyah, juga menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sinergi yang dibangun hari ini adalah bentuk nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau berabad-abad lalu, kita harus mampu memastikan stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi masa depan,” kata Darmawangsyah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo, menegaskan pentingnya kesinambungan koordinasi lintas daerah dalam menjaga momentum stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi tidak berhenti pada intervensi harga, lebih dari itu juga pada pembenahan struktur pasokan yang berkelanjutan. Zona IV berpotensi menjadi contoh model integrasi pangan berbasis data, di mana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang efisien,” kata Wahyu.
HLM TPID) Zona IV ini, juga turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maros, Abdul Azis Ahmad, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Ahmadi Akil, serta Perwakilan Forkopimda Kabupaten Gowa. (wia/skr)
