Wajo, KOMPASNEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di Kabupaten Wajo, Sulsel. Masyarakat berharap, seluruh dapur yang dibangun Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar keamanan dan higienis.
Agus, salah satu orang tua siswa mengatakan, dapur adalah bagian paling vital dalam program MBG. Karena itu, BGN harus mengawasi ketat proses pengolahan makanan yang ada di sana.
“Yang kedua terkait masalah pendistribusian makanan MBG tersebut dari masing-masing dapur MBG yang ada di Kabupaten Wajo. Ini perlu adanya pengawasan yang ketat untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi seperti keracunan dan lain-lainnya,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Desakan ini muncul dari masyarakat setelah pekan lalu salah satu anak yang duduk di SD 12 Atakkae sempat mengalami mual-mual dan muntah. Ia diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Kasus serupa juga terjadi pada dua siswa lainnya. Di SD 199 Atakkae, Jalan Kartika Chandra Kirana ditemukan puluhan makanan yang telah berbau tak sedap dan tak layak konsumsi.
“Beberapa hari lalu ada beberapa makanan MBG pembagian untuk sekolah tersebut yang jumlahnya puluhan bahkan mungkin capai ratusan itu tidak diberikan untuk dibagikan ke siswa akibat sudah berbau tak sedap dan tak layak dikonsumsi. Kami tidak bagikan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan,” tutur sejumlah pengajar.
Terpisah Plt Ketua SMSI Kabupaten Wajo Andi Erwin mengemukakan, pengawasan sangat dibutuhkan dalam penyaluran makanan MBG. Terutama pada 11 lokasi dapur MBG di Kabupaten Wajo.
“Kita berharap makanan yang sampai ke sekolah telah memenuhi kelayakan. Begitu juga dapurnya harus memenuhi standar dan telah memiliki atau mengantongi sertifikat wajib Seperti : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air layak pakai,” paparnya,
Menurut Erwin, dapur harus memenuhi standar kebersihan, ketersediaan peralatan skala produksi menengah ke besar. Selain itu, sirkulasi udara yang baik, pengelolaan bahan makanan yang tepat, dan lokasi yang strategis.
“Juga disamping apakah betul-betul sudah sesuai dan prosedur untuk keberadaan dapur MBG. Di antaranya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal.
Distribusi, memiliki minimal dua unit kendaraan untuk keperluan distribusi makanan,” jelas dia.
Begitu juga soal SDM. Harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan perwakilan, serta menyediakan ruangan untuk Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, dan ruang rapat.
Sementara Korwil SPPI Kabupaten Wajo yang berperan dalam MBG Kabupaten Wajo, Andi Nur Anaraya mengklaim, 11 dapur MBG yang telah berjalan di Wajo itu sudah sesuai standar dan mutu. Terkait distribusi MBG di sekolah yang dianggap tak layak kata dia, harus ada penelitian lebih lanjut,
“Apakah betul disebabkan oleh makanan MBG atau mungkin adanya hal hal lain,” ucapnya.
Kadisdik Kabupaten Wajo Alamsyah yang dikonfimasi terpisah mengatakan, siap menerima setiap masukan yang ada. Kata dia, hari ini pihaknya akan menggelar pertemuan dengan koordinator SPPG Kabupaten Wajo dari BGN. (win/skr)
