Makassar, KOMPASNEWS – Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah berbeda di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memutuskan untuk tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru sepanjang tahun 2026 dan tetap menggunakan kendaraan operasional lama.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Munafri dalam keterangannya di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026). Ia menyebutkan, kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih dalam kondisi layak dan cukup menunjang aktivitas pemerintahan sehari-hari.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar tahun ini. Kendaraan yang ada masih sangat memadai untuk operasional,” ujar Munafri.
Munafri yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, sejak awal menjabat, dirinya tetap menggunakan kendaraan dinas lama pengadaan tahun 2023.
Untuk aktivitas harian, ia mengandalkan mobil listrik jenis Hyundai Ioniq 5 yang merupakan kendaraan operasional peninggalan pemerintahan sebelumnya.
“Saya sejak awal menjabat menggunakan mobil listrik Ioniq 5 keluaran 2023. Tidak ada pergantian kendaraan baru karena memang tidak diperlukan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga masih memiliki kendaraan cadangan berupa Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022 yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan kedinasan.
Menurut Munafri, keputusan untuk tidak mengadakan kendaraan dinas baru bukan sekadar simbol penghematan, tetapi merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam mengarahkan belanja daerah ke sektor yang lebih prioritas.
Ia menjelaskan, anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pengadaan maupun sewa kendaraan dialihkan ke program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Anggaran yang ada lebih baik kita alihkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, perbaikan jalan, dan pelayanan dasar lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri menyebutkan bahwa Pemkot Makassar saat ini tengah memprioritaskan sejumlah program, di antaranya penyediaan seragam sekolah bagi siswa, perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman, serta peningkatan layanan dasar bagi warga di wilayah daratan dan kepulauan.
“Kita ingin anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya penunjang fasilitas pejabat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai kondisi geografis Kota Makassar yang relatif tidak ekstrem juga menjadi pertimbangan utama sehingga tidak membutuhkan kendaraan operasional baru dengan spesifikasi khusus.
“Kondisi medan di Makassar tidak seperti daerah lain yang membutuhkan kendaraan khusus. Jadi kendaraan yang ada saat ini sudah cukup,” ujarnya.
Munafri juga menyoroti efisiensi dari penggunaan kendaraan listrik yang dinilai lebih hemat karena tidak bergantung pada bahan bakar minyak. Selain itu, dukungan fasilitas purna jual di Makassar dinilai memadai untuk menunjang operasional kendaraan tersebut.
“Kalau kendaraan listrik ini, biaya operasionalnya lebih hemat. Pernah ada kendala sekali, tapi cepat ditangani karena di Makassar sudah ada bengkel dan dealernya,” tuturnya.
Ia bahkan menggambarkan kenyamanan penggunaan mobil listrik tersebut dalam aktivitas perkotaan.
“Dipakai di dalam kota itu nyaman, seperti naik bom-bom car,” katanya.
Di akhir keterangannya, Munafri kembali menegaskan bahwa kebijakan penghentian pengadaan kendaraan dinas berlaku untuk seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, termasuk untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga kepala organisasi perangkat daerah. (skr)
