Makassar, KOMPASNEWS – Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) akan melaporkan dugaan kegiatan fiktif bernilai Rp2 miliar lebih di Pramuka Makassar ke Polda Sulsel. Laksus saat ini tengah melakukan telaah dokumen.
“Sisa melengkapi beberapa dokumen untuk kita sertakan dalam laporan nanti. Kita harapkan pekan ini kelar,” terang Direktur Laksus Muhammad Ansar, Rabu (22/10/2025).
Menurut Ansar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Sulsel. Ia mengaku telah menyampaikan alur kegiatan di Pramuka Makassar yang terindikasi fiktif dan menelan anggaran lebih dari Rp2 miliar.
“Saya sudah beri detail dari A sampai Z bagaimana alur kasusnya. Jadi mereka (Polda) punya gambaran awal siapa-siapa yang memungkinkan terjerat di kasus ini,” terang Ansar.
Saat ditanya siapa yang mungkinkan terlibat, Ansar enggan merinci.
“Kita memberi gambaran kasusnya, soal nanti siapa (terlibat) itu domain penyidik. Yang jelas kita laporkan. Kita kawal,” tandas dia.
Ansar mengemukakan tidak sulit menemukan para aktor kegiatan fiktif di Pramuka. Karena alurnya sangat jelas. Ada pengambil kebijakan. Kemudian ada pelaksana. Dan mereka sama-sama tahu bagaimana program digulirkan.
“Jadi mereka tahu ini fiktif. Kegiatannya tidak ada tapi dianggarkan. Ada juga kegiatan yang hanya seremoni tapi anggarannya fantastis. Jadi mereka sama-sama tahu bahwa ini akal-akalan. Yang penting anggaran bisa keluar meskipun tidak rasional antara nilai dan kegiatan,” papar Ansar.
Dari sini kata Ansar, benang merah adanya dugaan persekongkolan bisa dibuka.
“Karena tidak mungkin modus-modus penyewengan seperti itu bisa dijalankan tanpa persekongkolan di internal Pramuka,” tandasnya.
Ansar yakin, dokumen yang ia sertakan ke penyidik Polda Sulsel nanti bisa ditelaah lebih cepat. Sehingga kasusnya bisa segera diusut.
Dana Hibah Pramuka Rp3 M
Sebelumnya, Ansar menyoroti penggunaan anggaran hibah Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Makassar 2024. Ansar menyebut, kegiatan Pramuka Makassar banyak yang terindikasi fiktif.
“Tahun 2024, Pramuka Makassar menerima hibah sebesar Rp3 miliar. Kami temukan ada indikasi 70% kegiatannya fiktif,” ujar Ansar.
Ansar mengemukakan, dari hasil penelusuran pihaknya, realisasi kegiatan Pramuka terkesan sumir. Ada indikasi kegiatan-kegiatan non-fisik yang dilakukan tidak berkesesuaian dengan laporan penggunaan anggaran.
“Jadi antara kegiatan dengan nilai anggaran yang alokasikan itu timpang. Ada kegiatan yang nilai anggarannya kecil, tapi laporan penggunaan dananya besar. Kita temukan di sini ada dugaan penggelembungan atau mark-up,” jelas Ansar.
Selain itu, juga ditemukan kegiatan yang tidak terlaksana. Tetapi laporannya justru terealisasi dengan nilai anggaran fantastis.
“Dari Rp3 miliar anggaran hibah 2024 itu hanya sekitar Rp1 miliar yang riil terealisasi untuk kegiatan. Ini yang Rp2 miliar menguap atau fiktif,” terang Ansar.
Menurut Ansar, laporan pertanggungjawaban kegiatan Pramuka harusnya diaudit ulang. Ansar mendesak dilakukan audit menyeluruh. Sebab terdapat banyak ketimpangan di sana.
Kata Ansar, LPJ 2024 sangat tidak mencerminkan realitas kegiatan secara konkret. Terutama pada kegiatan non-fisik yang menelan anggaran tak wajar.
“Harus segera diaudit. Karena banyak yang tidak rasional. Kegiatannya kecil. Hanya serenoni-seremoni, tapi anggarannya besar. Lalu LPJ dibikin seolah-olah terlaksana. Padahal tidak. Fiktif,” ketusnya.
Karena itu Ansar mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan di tubuh Pramuka. Ia meminta pihak-pihak berkompeten segera diperiksa.
“Segera periksa semua itu pengurus Kwarcab Makassar. Saya yakin ini tak melibatkan satu dua individu, tapi ada persekongkolan para pemegang kebijakan di Pramuka,” tandasnya.
Ansar juga menduga, penyimpangan ini telah berlangsung lama.
“Jadi harus diperiksa bukan cuma di 2024. Tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Ketimpangan penggunaan anggaran di Pramuka itu sudah berlangsung lama. Itu tradisi korupsi yang terpelihara di sana. Saatnya dibongkar sekarang,” ucapnya.
Kondisi internal Kwarcab Makassar sendiri saat ini juga dinilai tidak kondusif. Kepemimpinan organisasi dianggap tidak berjalan efektif karena lemahnya koordinasi dan tidak aktifnya sejumlah pengurus inti. (skr)
